Gubernur NTT Tegaskan Peran APIP dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah

- Penulis

Selasa, 28 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUPANG, TRIBUNONE.COM–Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menekankan pentingnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai motor penggerak integritas dan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tingkat Provinsi NTT dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2025, di Hotel Sasando, Kupang, Selasa (28/10/2025).

Kegiatan yang mengangkat tema “Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Program Strategis Dasacita pada Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi NTT” ini turut dihadiri Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak; Pelaksana Tugas Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Imam Turmudi; Kepala BPK Perwakilan NTT, Triyantoro; Pelaksana Tugas Kepala BPKP Perwakilan NTT, Kapsari; serta Inspektur I Itjen Kemendagri, Rustam Masur, yang hadir melalui Zoom Meeting. Para Wakil Bupati dan Inspektur kabupaten/kota se-NTT juga hadir.

Gubernur Laka Lena menjelaskan bahwa pengawasan harus bersifat preventif dan kolaboratif, berbasis data dan risiko, serta terintegrasi antar tingkatan pemerintahan dan lembaga pengawasan eksternal. Model pengawasan tersebut dinilai penting untuk menjawab tantangan kontekstual di NTT, baik terkait pembangunan fisik, kesejahteraan sosial, maupun lingkungan hidup.

“APIP harus terus menerus membunyikan lonceng atau menyalakan lampu apabila menemukan tanda-tanda awal penyimpangan. Lebih baik diingatkan sejak dini daripada dibiarkan sampai melewati garis merah hingga akhirnya penegak hukum yang turun tangan,” tegas Gubernur.

Ia menambahkan, penguatan kapasitas dan kelembagaan APIP menjadi kunci dalam pencegahan korupsi serta pengawasan yang efektif di daerah.

Gubernur juga menekankan perlunya koordinasi antara APIP dengan BPK RI, BPKP, Inspektorat Jenderal Kemendagri, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan pengawasan yang transparan dan akuntabel, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan tertib dan profesional,” ujarnya.

Facebook Comments Box

Penulis : Marlensiana

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terkait

PETI Menggila di Kelian Dalam: Hukum Seolah Mandul, Warga Tuduh Ada ‘Tangan Gelap’ Bekingi Tambang Ilegal
Kejagung Resmi Limpahkan Berkas Nadiem Makarim dkk ke Jaksa Penuntut Umum
FH Universitas Brawijaya Anugerahkan “Prominen Award” untuk 29 Alumni dan Pegawai Berjasa di Dunia Hukum
Dugaan Skandal Dana Desa Miliaran Rupiah, Aparat Sangsang Dipanggil Tipikor Polres Kubar
Saat Edukasi Menjadi Kunci: Perempuan Cerdas, Bebas dari Takut Kista Ovarium
Hari Sumpah Pemuda, Gubernur NTB Serukan Semangat Persatuan dan Keteguhan Bangsa
Gubernur NTT Dorong Bambu Jadi Pilar Ekonomi Restoratif di Labuan Bajo
Siluq Ngurai Siap Meriahkan Dahau Kubar 2025 dengan Pameran Sulam Tumpar dan Lomba Tradisional
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 November 2025 - 04:05

PETI Menggila di Kelian Dalam: Hukum Seolah Mandul, Warga Tuduh Ada ‘Tangan Gelap’ Bekingi Tambang Ilegal

Senin, 10 November 2025 - 04:58

Kejagung Resmi Limpahkan Berkas Nadiem Makarim dkk ke Jaksa Penuntut Umum

Jumat, 7 November 2025 - 04:26

FH Universitas Brawijaya Anugerahkan “Prominen Award” untuk 29 Alumni dan Pegawai Berjasa di Dunia Hukum

Kamis, 30 Oktober 2025 - 15:27

Dugaan Skandal Dana Desa Miliaran Rupiah, Aparat Sangsang Dipanggil Tipikor Polres Kubar

Rabu, 29 Oktober 2025 - 02:06

Saat Edukasi Menjadi Kunci: Perempuan Cerdas, Bebas dari Takut Kista Ovarium

Berita Terbaru