Kutai Barat Tribunone.com – Penanganan kasus penangkapan enam terduga pelaku pengedar narkoba di Kampung Ngeyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, kembali memicu sorotan tajam. Koordinator Hukum Dayak Sempeket Tonyooi-Benuaq (STB Kal-Tim), Yahya Tonang Tongqing, mendesak Polres Kutai Barat untuk melakukan Gelar Perkara Khusus atau gelar ulang, setelah kasus tersebut berakhir pada asesmen rehabilitasi di BNNP.
Kasus ini sebelumnya ditangani oleh tim intel Kodim 0912 Kutai Barat pada Kamis, 20 November 2025, dan langsung menjadi viral di media sosial. Namun keputusan pihak terkait untuk mengarahkan para terduga pelaku ke proses asesmen rehabilitasi dinilai Tonang belum dapat diterima secara hukum, serta meninggalkan polemik luas di masyarakat.
Sorotan di Tengah Perintah Reformasi Polri Presiden Prabowo
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tonang menilai waktu kejadian ini ironis, mengingat Presiden Prabowo Subianto baru saja menginstruksikan pembentukan Tim Transformasi dan Reformasi Polri guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan ketegasan penegakan hukum, terutama dalam kasus narkotika.
“Di saat Presiden mendorong pembenahan total Polri, justru ada penanganan kasus narkoba di daerah yang membuat publik bingung. Ini harus diluruskan melalui gelar perkara ulang,” tegas Tonang.
Menurutnya, keputusan asesmen rehabilitasi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 UU No. 35 Tahun 2009 serta PP 25/2021, yang mensyaratkan rekomendasi pengadilan dan bukti kuat bahwa pelaku merupakan pecandu atau pengguna terakhir, bukan bagian jaringan peredaran.
“Faktanya, dari rilis awal ditemukan 50 paket kecil sabu total 17,61 gram, uang tunai, tas selempang, dompet, brankas yang diduga tempat penyimpanan sabu, HP, nota penjualan, dan alat hisap. Ini bukan tipikal barang bukti pengguna pribadi. Ini jelas butuh pendalaman, bukan percepatan rehabilitasi,” ujarnya.
Tonang menilai barang bukti digital seperti telepon genggam seharusnya dapat menuntun penyidik untuk memetakan alur transaksi narkotika. “Siapa penjual, siapa pembeli, dari mana barang datang, dan ke mana diedarkan, semua bisa diketahui kalau penyidikan serius,” tambahnya.
Terkait kabar bahwa para terduga tidak mengakui kepemilikan barang bukti, Tonang menekankan bahwa pengakuan bukan alat bukti tunggal.
“Dalam hukum pidana, penyidik tidak bergantung pada pengakuan. Jika barang bukti dan petunjuk saling berkaitan, itu cukup kuat untuk menetapkan tersangka,” katanya.
Tonang khawatir keputusan ini menjadi preseden bagi pelaku peredaran narkoba ke depannya.
“Jika ini dibiarkan, maka setiap pengedar yang tertangkap bisa berlomba-lomba mengajukan rehabilitasi. Ini sangat berbahaya bagi penegakan hukum,” ujarnya.
Meski begitu, Tonang tetap mendukung rehabilitasi bagi pengguna narkotika agar masyarakat Dayak Tunjung-Benuaq tidak habis oleh vonis panjang. Namun, ia menegaskan rehabilitasi harus tepat sasaran.
“Rehab itu dilakukan sebelum tertangkap, atau saat razia urine tanpa barang bukti. Bukan setelah tertangkap dalam dugaan transaksi,” imbuhnya.
Tonang, yang dikenal dengan julukan Master Beruk Kalimantan, berharap agar aparat penegak hukum Kutai Barat mengambil langkah tegas dan benar, apalagi dalam suasana reformasi Polri yang sedang digalakkan.
“Kesalahan langkah akan menjadi bumerang dan melemahkan kepercayaan publik. Kutai Barat butuh ketegasan, bukan kebingungan hukum,” tutupnya. (**)
