TRIBUNONE.COM, JAKARTA – Perum BULOG bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tengah mematangkan persiapan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang akan digelar secara serentak di seluruh satuan POLRI di Indonesia.
Rapat koordinasi yang digelar secara hybrid ini dipimpin langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) POLRI bersama jajaran Direksi Perum BULOG, dan diikuti oleh seluruh satuan POLRI di tingkat daerah.
Dalam rapat tersebut, kedua institusi menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta mengendalikan harga beras agar tetap terjangkau di tingkat konsumen. Program SPHP sendiri merupakan penugasan pemerintah kepada BULOG melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), dengan target penyaluran sebesar 1,3 juta ton beras selama periode Juli hingga Desember 2025. Untuk memastikan pemerataan, pembelian dibatasi maksimal 10 kilogram per konsumen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Mokhamad Suyamto, menekankan pentingnya sinergi dengan POLRI dalam memastikan beras SPHP benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan, dengan harga yang sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu:
- Rp12.500/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi,
- Rp13.100/kg untuk wilayah Sumatera lainnya, NTT, dan Kalimantan,
- Rp13.500/kg untuk wilayah Maluku dan Papua.
Penyaluran beras SPHP akan dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk pedagang di pasar rakyat, Kios Distribusi Mitra Perum BULOG (KDMP), ritel modern, mitra Rumah Pangan Kita, outlet pangan binaan pemerintah daerah, BUMN, serta instansi pemerintah seperti TNI dan POLRI.
Untuk menjaga efektivitas program, BULOG juga akan membatasi jalur distribusi agar beras SPHP tidak masuk ke pasar grosir. Selain itu, penerapan teknologi dan sistem pengawasan berbasis digital akan menjadi andalan dalam menjamin distribusi yang disiplin, transparan, dan tepat sasaran.
GPM Beras SPHP yang akan dilaksanakan serentak di berbagai provinsi ini akan menyasar pasar rakyat dan wilayah padat penduduk, dengan dukungan penuh dari POLRI sebagai pengawal utama agar distribusi berjalan sesuai rencana. Program ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem ketahanan pangan nasional. (*)
