Jakarta, Tribunone.com. Kutai Barat, Kalimantan Timur – Di tengah derasnya arus wacana penyelamatan lingkungan di Kutai Barat (Kubar), muncul satu figur yang kini kerap disebut-sebut sebagai “wajah baru” gerakan hijau: Alsiyus, Sekretaris, Aliansi Penyelamatan Hutan Kutai Barat (APHKB). Ia tampil lantang di hadapan publik, mengutuk aktivitas tambang ilegal dan penambangan rakyat sebagai biang kerok kerusakan lingkungan.
Namun, di balik seruan-seruan idealistiknya, ada satu pertanyaan yang menggantung di udara, siapa sebenarnya Alsiyus, dan apa motif di balik kemunculannya sebagai aktivis lingkungan?
Tribunone.com, mencatat bahwa Alsiyus bukanlah sosok asing dalam peta tambang Kutai Barat. Ia pernah menjabat sebagai Direktur PT. Bangun Olah Sarana Sukses (BOSS) salah satu perusahaan tambang batu bara yang tumbuh subur di era kepemimpinan Ismail Thomas, mantan Bupati Kutai Barat dua periode (2006-2015).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nama PT. BOSS memang legal di atas kertas. Tapi di lapangan, operasionalnya meninggalkan jejak kelam, lubang-lubang raksasa tak direklamasi, vegetasi punah, tanah rusak dan tak lagi produktif, serta keresahan warga yang tak pernah benar-benar selesai. Hingga kini, lokasi eks tambang PT. BOSS masih terbengkalai, tanpa ada tanda-tanda pemulihan lingkungan.
“PT. BOSS itu dulu sangat aktif di era Ismail Thomas, dan ironisnya, masyarakat tidak tahu bahwa yang mengelola langsung adalah Alsiyus. Sekarang dia tampil sebagai penyelamat lingkungan? Itu membuat kami muak, bukan cuma bingung,” ungkap seorang tokoh masyarakat Kampung Jengan Danum yang enggan disebutkan namanya.
“Kita tidak sedang bicara soal niat baik atau buruk. Ini soal integritas. Alsiyus pernah berdiri di sisi yang merusak, sekarang dia mengklaim sebagai penyembuh. Itu manipulatif,” tegasnya.
Mengapa Alsiyus kini begitu aktif menyerang tambang rakyat, sementara jejaknya sendiri tertulis jelas di balik korporasi tambang besar?
Beberapa kalangan menilai, langkah Alsiyus bukan semata demi menyelamatkan hutan, melainkan bagian dari strategi penguasaan akses sumber daya, dengan cara membungkam masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari tambang rakyat.
Bahkan, muncul dugaan bahwa gerakan lingkungan yang dibawanya justru menjadi tameng untuk melindungi kepentingan lama termasuk sisa-sisa aset tambang milik Ismail Thomas dan para kroninya. Aset-aset yang tersebar dalam bentuk konsesi, perjanjian kerjasama, hingga lahan-lahan yang secara hukum masih atas nama perusahaan tambang lama.
“Ini bukan hanya soal tambang rakyat dilarang, tapi tentang siapa yang dibiarkan menambang dan siapa yang dikorbankan. Ketika lubang-lubang tambang legal yang dulu dia kelola dibiarkan terbuka, tapi rakyat kecil disalahkan, itu jelas sebuah ironi,” ujar seorang aktivis lingkungan Kutai Barat, yang ikut dalam advokasi pemulihan lahan bekas tambang.
Dalam konteks ini, publik berhak bertanya:
Apakah Alsiyus benar-benar pejuang lingkungan?
Ataukah ia hanyalah penjaga pintu terakhir dari kepentingan elite lama yang kini mengenakan jubah baru bernama “aktivis”?
Sebab masa depan hutan, sungai, dan ruang hidup masyarakat adat Kutai Barat tidak boleh ditentukan oleh permainan bayangan, di mana para pelaku lama berganti wajah dari direktur tambang menjadi pejuang lingkungan. Jika tak hati-hati, perjuangan penyelamatan lingkungan bisa berubah menjadi panggung hipokrisi. (*).
